SUARATRIBUN. COM, BETUN – Keluhan masyarakat Desa Motaulun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, terkait belum dibayarkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan insentif perangkat desa akhirnya mendapat perhatian langsung Pemerintah Kabupaten Malaka.
Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Motaulun, Senin pagi, 26 Januari 2026.
Sidak tersebut dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Malaka menerima pengaduan dari masyarakat dan perangkat desa mengenai hak-hak mereka yang belum direalisasikan oleh pemerintah desa setempat.
Didampingi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Malaka, Remigius A.Y. Bria Seran, Wabup HMS bertemu langsung dengan Kepala Desa Motaulun, Vicky Seran, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta sejumlah masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, HMS menyampaikan teguran sekaligus meminta pemerintah desa segera menyelesaikan kewajiban yang menjadi hak masyarakat dan perangkat desa.
“Hak perangkat desa dan BLT masyarakat harus segera dibayarkan. Tidak boleh ada penundaan, karena ini menyangkut kebutuhan hidup masyarakat,” tegas HMS.
Menurutnya, dana desa merupakan anggaran yang harus dikelola secara transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Malaka, kata HMS, tidak akan membiarkan adanya kelalaian dalam pengelolaan dana desa yang berpotensi merugikan masyarakat.
Menanggapi teguran tersebut, Kepala Desa Motaulun, Vicky Seran, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Malaka.