Tantangan tersebut, kata SBS, mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur dasar, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
“Kabupaten Malaka terus berupaya membangun dari pinggiran dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Rakernas APKASI menjadi wadah penting untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional demi kesejahteraan rakyat,” ujar SBS di sela-sela kegiatan.
SBS menegaskan, semangat Asta Cita harus diterjemahkan ke dalam program nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
Karena itu, pembangunan di Kabupaten Malaka diarahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, antara lain peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan sektor pertanian, serta penguatan olahraga sebagai salah satu potensi daerah.
Menurut SBS, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci agar berbagai agenda pembangunan nasional tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat.
Rakernas XVII APKASI 2026 di Batam diikuti oleh ratusan bupati dari berbagai daerah di Indonesia.
Sejumlah agenda strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari isu pembangunan nasional, penyusunan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat, hingga penguatan posisi APKASI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
