SUARATRIBUN.COM, BETUN — Inisiatif bedah rumah bagi warga miskin ekstrem yang digerakkan Bupati Malaka Stefanus Bria Seran (SBS) dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS) akhirnya mendapat respons pemerintah pusat. Per Selasa, 7 April 2026, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang penyaluran bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) bagi warga Nusa Tenggara Timur (NTT) lebih khusus di Kabupaten Malaka.
Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), menegaskan gerakan bedah rumah yang selama ini dijalankan secara sukarela dengan dana pribadi menjadi pintu masuk perhatian pusat terhadap kondisi kemiskinan ekstrem di daerah perbatasan tersebut.
“Bedah rumah selama ini, kalau tidak salah, sudah ada enam unit rumah yang dibangun menjadi layak huni,” ujar HMS kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (7/4/26).
Saat ini, pemerintah daerah melalui tim dari Dinas PUPR bidang perumahan tengah mempercepat pendataan rumah tidak layak huni milik warga miskin ekstrem untuk diusulkan ke pemerintah pusat sebagai penerima bantuan RTLH.
Menurut HMS, intervensi pusat sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan kemampuan anggaran daerah dan skema bantuan swadaya yang selama ini berjalan.
“Bantuan ini tentu sangat membantu pemerintah daerah, khususnya dalam menjangkau lebih banyak masyarakat miskin ekstrem yang tidak mampu membangun rumah layak huni,” katanya.
Ia mengakui, meski gerakan bedah rumah mendapat dukungan berbagai pihak, kebutuhan di lapangan jauh lebih besar dibandingkan kemampuan pembiayaan.
