Dalam sambutannya, Bupati SBS menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Karena itu, keluarga diharapkan turut berperan dalam mempersiapkan generasi yang mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ia mengimbau para orang tua yang memiliki tiga anak agar mempertimbangkan untuk menyekolahkan setidaknya satu anak di bidang kesehatan.

“Kalau ada anak tiga orang, satu orang tolong sekolah di bidang kesehatan,” imbau Bupati SBS dalam sambutannya meresmikan gedung Poliklinik RSUPP Betun, Sabtu 17 Oktober 2026.

Menurutnya, pendidikan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk kontribusi keluarga dalam mendukung ketersediaan tenaga profesional. Ia juga menyampaikan bahwa kesempatan untuk berkontribusi tetap terbuka melalui generasi berikutnya, termasuk dengan mendorong anak dan cucu memilih pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan.

“Kalau sudah terlanjur sekolah, tidak apa-apa. Masih ada dua atau tiga jalan, yaitu saat dia mencari pasangan, baik perempuan maupun laki-laki, harus cari orang kesehatan. Kalau pun sudah terlanjur menikah, kita berharap agar anak atau cucu mereka harus sekolah di bidang kesehatan,” ujar SBS sebagai dokter senior di NTT ini.

Artikel Bupati SBS Ajak Keluarga Cetak Generasi Kesehatan, Masa Depan Pelayanan Malaka Dimulai dari Rumah pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Dalam sambutannya, SBS menyoroti masih adanya kesalahpahaman masyarakat mengenai istilah yang digunakan untuk menyebut tenaga yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut dia, pemahaman tersebut perlu diperbaiki melalui kemauan untuk terus belajar dan memperbarui pengetahuan.

Ia menjelaskan bahwa pelayanan rumah sakit melibatkan berbagai unsur dengan tugas dan tanggung jawab berbeda, mulai dari tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya hingga tenaga penunjang yang mendukung kelancaran pelayanan kepada pasien.

SBS menyebut dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis sebagai tenaga medis. Sementara itu, ia menjelaskan bahwa perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya memiliki peran tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Ia juga menekankan pentingnya tenaga penunjang, termasuk petugas pendaftaran dan rekam medis, yang berperan dalam memastikan proses pelayanan berjalan dengan baik.

“Orang yang mau pintar itu harus selalu belajar, meng-update diri,” tegas SBS dalam sambutannya.

Selain menyoroti pemahaman tentang tenaga rumah sakit, SBS mengingatkan bahwa keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada dokter, tetapi juga pada kerja sama antara pasien dan tenaga kesehatan.

Artikel Resmikan Poliklinik RSUPP Betun, Bupati SBS Luruskan Pemahaman tentang Tenaga Medis pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Dalam pembekalan tersebut, Putra mengajak para siswa memahami demokrasi melalui contoh-contoh sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ia menggunakan analogi pertandingan sepak bola untuk menjelaskan pentingnya aturan, keadilan, dan sikap bertanggung jawab dalam sebuah proses pemilihan.

Menurutnya, sebagaimana wasit harus memastikan pertandingan berjalan sesuai aturan tanpa memihak salah satu tim, panitia pemilihan juga memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan seluruh calon secara adil.

“Panitia bukan tim sukses salah satu calon. Panitia adalah pihak yang dipercaya untuk membantu memastikan proses pemilihan berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan,” menjadi pesan utama dalam pembekalan tersebut.

Panitia Harus Adil, Bukan Sekadar Menjalankan Tugas

Untuk memperjelas pentingnya keadilan, Putra mengangkat analogi antrean di kantin sekolah. Ia menggambarkan situasi ketika seseorang didahulukan hanya karena memiliki hubungan pertemanan dengan petugas, sementara siswa lain telah menunggu lebih lama.

Artikel Bawaslu Malaka Ajak Siswa SMAK St. Maria Fatima Betun Bangun Demokrasi yang Adil dan Berintegritas pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Penegasan tersebut disampaikan SBS saat meresmikan gedung Poliklinik RSUPP Betun di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Sabtu (17/10/2026).

Dalam sambutannya, SBS mengatakan rumah sakit merupakan salah satu simbol pemerintahan yang secara langsung mencerminkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat akan menilai kinerja pemerintah melalui pelayanan yang mereka terima di fasilitas kesehatan. Karena itu, setiap petugas rumah sakit harus menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

“Direktur RSUPP Betun dan jajaran harus membuat pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tidak boleh marah terhadap pasien, pelayanan tidak boleh kasar, dan pasien datang lalu ditelantarkan. Itu tidak boleh terjadi,” tegas SBS.

Ia menambahkan, buruknya pelayanan rumah sakit dapat berdampak langsung terhadap penilaian masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan.

SBS menjelaskan, rumah sakit memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan kondisi kesehatan, keselamatan, bahkan kehidupan manusia. Ia menyebut para pekerja di rumah sakit sebagai orang-orang pilihan yang mendapat tugas mulia untuk membantu memulihkan kesehatan masyarakat.

Artikel Resmikan Gedung Poliklinik RSUPP Betun, Bupati SBS Tegaskan Pelayanan Pasien Tidak Boleh Kasar dan Menelantarkan pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tersebut menjadi forum koordinasi bagi kader dan anggota fraksi untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta mematangkan strategi pemenangan pemilu, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Kehadiran ABS dalam kegiatan tersebut turut bersama sejumlah tokoh Partai Golkar dari Nusa Tenggara Timur (NTT), di antaranya Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, anggota DPRD Provinsi NTT Agustinus Merah Nahak, serta Ketua DPD I Partai Golkar NTT Fransiskus Xaverius Alain Niti Susanto.

Rakornis dan Bimtek ini membahas agenda kepartaian, penguatan koordinasi antarkader, serta persiapan menghadapi pemilu mendatang. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi anggota fraksi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatif.

ABS menilai koordinasi antara pengurus partai dan anggota fraksi di berbagai tingkatan merupakan bagian penting dalam menjalankan agenda organisasi secara terarah dan berkesinambungan.

“Rakornis ini menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam menjalankan agenda Partai Golkar, termasuk persiapan menghadapi pemilu. Hasil pertemuan ini perlu ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah,” kata ABS.

Artikel ABS Hadiri Rakornis Golkar di Makassar, Perkuat Koordinasi Pemenangan Pemilu di Indonesia Timur pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam menanamkan kesadaran demokrasi di lingkungan pendidikan. Demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk guru dan siswa sebagai bagian dari kekuatan intelektual yang berperan dalam membangun budaya demokrasi yang sehat.

Kepala SMAK St. Maria Fatima Betun, Marselus E. Lebok, S.Ag., menyampaikan kesiapan untuk membangun kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Malaka dalam memperkuat pengawasan demokrasi, meningkatkan kesadaran politik, serta mendorong partisipasi publik yang bertanggung jawab dan berintegritas.

Menurutnya, lingkungan sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang memahami nilai-nilai demokrasi, menjunjung tinggi kejujuran, serta memiliki kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka, Nadap Betty, S.Pi., M.H., menegaskan bahwa keterlibatan guru dan siswa merupakan bagian penting dalam memperjuangkan demokrasi yang adil dan berintegritas di Rai Malaka.

Menurutnya, pengawasan partisipatif membutuhkan keberanian masyarakat untuk peduli terhadap proses demokrasi, memahami aturan yang berlaku, serta melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme yang sesuai. Oleh karena itu, sinergi antara Bawaslu, siswa, guru, dan masyarakat luas perlu terus diperkuat.

Artikel Bawaslu Malaka dan SMAK St. Maria Fatima Betun Perkuat Pengawasan Partisipatif Sejak Dini pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Pemberkatan dan peresmian gedung poliklinik tersebut menjadi bagian dari upaya RSUPP Betun meningkatkan mutu pelayanan melalui pembenahan sarana dan prasarana rumah sakit.

Dalam sambutannya, dr. Oktelin menjelaskan bahwa pembangunan gedung poliklinik baru dilatarbelakangi kebutuhan rumah sakit untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Menurutnya, rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Ia mengatakan, ketersediaan fasilitas dan ruangan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan di rumah sakit.

“Untuk menjamin mutu pelayanan, kita perlu meningkatkan bukan hanya pelayanannya, tetapi juga sarana dan prasarana yang ada di dalamnya,” ujar Oktelin saat menyampaikan laporan panitianya saat pemberkatan dan peresmian gedung Poliklinik RSUPP Betun, Sabtu 17 Oktober 2026.

Oktelin mengungkapkan, selama 18 tahun mengabdikan diri di RSUPP Betun, gedung poliklinik yang digunakan sebelumnya masih merupakan bangunan lama. Sementara itu, rumah sakit tersebut telah berdiri sejak 2003.

Artikel Direktur RSUPP Betun Hadirkan Gedung Baru, 12 Poli Siap Dukung Pelayanan Masyarakat Malaka pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Bawaslu Kabupaten Malaka terus memperluas jejaring partisipasi masyarakat hingga ke kantong pemilih pemula. Kali ini, Bawaslu Malala hadir di SMAK Sta. Maria Fatima Betun.

Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Hilarius Bria Suri, SH, membangun suasana dialogis. Dalam sesi tanya jawab yang terekam dalam video, seorang siswi tampak berani mengambil mikrofon dan menyampaikan pendapatnya dengan ekspresif, disambut antusias teman-temannya.

Hal ini menunjukkan tujuan utama dari partisipasi masyarakat Bawaslu tercapai, yakni melahirkan pemilih yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berani dan partisipatif.

“Kami tidak ingin siswa hanya menjadi objek. Kami ingin mereka menjadi subjek demokrasi. Mampu menilai visi-misi calon, menolak tekanan teman, ancaman, atau hadiah, dan memilih berdasarkan kualitas,” kata Hilarius BS.

Menurutnya, dengan melibatkan siswa secara aktif, Bawaslu menanamkan nilai bahwa berbeda pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Tagline yang terus digaungkan adalah “Pilihan Berbeda, Tetap Bersaudara”.(*)

Artikel Gandeng Pemilih Pemula, Bawaslu Malaka Cetak Pemilih Cerdas di SMAK Sta. Maria Fatima Betun pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara RSUPP Betun dan PT FFTV Globalindo di Ruang Pertemuan OK Lama, Rabu (14/10/2026).

Direktur RSUPP Betun, dr. Oktelin Kurniawati Kaswadie, MM, FISQua, menjelaskan bahwa penataan pengelolaan parkir merupakan bagian dari perhatian manajemen terhadap keamanan kendaraan masyarakat yang menggunakan fasilitas rumah sakit.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan semata-mata untuk mencari keuntungan tambahan, melainkan sebagai upaya menciptakan lingkungan rumah sakit yang lebih tertib, aman, dan nyaman.

“Karena pernah terjadi kehilangan kendaraan dan kehilangan perlengkapan kendaraan di rumah sakit ini,” kata Oktelin.

Ia mengungkapkan, selain kehilangan helm, terdapat tiga unit sepeda motor yang dilaporkan hilang di lingkungan rumah sakit. Kasus kehilangan tersebut juga telah dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Pengalaman tersebut menjadi perhatian serius manajemen RSUPP Betun untuk membenahi sistem pengelolaan parkir melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Dengan pengelolaan yang lebih teratur, keamanan kendaraan masyarakat diharapkan mendapat perhatian lebih baik.

Artikel Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan Pasien, RSUPP Betun Gandeng PT Globalindo Kelola Parkir pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Plt Kepala Ombudsman NTT, Yosua Karbeka dikonfirmasi kemarin menyatakan, baik Kadin NTT maupun DLHK harus melakukan evaluasi atas peran mereka masing-masing agar persoalan seperti ini tak terulang ke depan.

Karbeka mengaku mengikuti dan telah mencermati kisruh perizinan PT Lestari Energi Timur itu. Ia menilai keterlambatan perizinan itu terkendala pada lemahnya penyebaran informasi perizinan ke para pengusaha.

“Saya melihat informasi yang akuntabel dan transparan dari pemerintah itu tidak sampai ke pengguna layanan atau pengusaha. Karena tidak sampai, sehingga muncul persoalan ini,’ katanya, Rabu 14 Oktober 2026.

Dalam konteks pelayanan publik, Pemprov melalui DLHK harus menyajikan informasi yang lengkap mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam layanan perizinan bagi limba B3 itu.

Untuk itu, DLHK harus menyediakan standar layanan yang jelas dan terukur, baik dari sisi waktu, biaya dan produk pelayanan hingga layanan pengaduan.

“Kalau saya lihat dari persoalan ini, terkesan standar pelayanan itu tidak jalan. Sehingga muncul layanan ini terkesan tidak mendukung investasi,” sebutnya.

Sementara terkait beda pendapat Kadin dan DLHK, menurut Karbeka, DLHK seharusnya menyajikan informasi secara terbuka yang dilihat tanpa berkomunikasi dengan DLHK.

Dari infornasi itu, kemudian pengguna layanan bisa tahu, apa-apa saja yang mesti dilengkapi untuk memperoleh izin itu.

Artikel Ombudsman NTT: DLHK dan Kadin Harus Evaluasi Peran Soal Izin PT Lestari Energi Timur pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.