Penyerahan tersebut turut didampingi Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran, sebagai bentuk dukungan legislatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyampaian LKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah berakhirnya tahun anggaran. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.

Selain Kabupaten Malaka, sebanyak 14 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Pemerintah Provinsi NTT juga menyerahkan LKPD Tahun 2025 pada kesempatan yang sama.

Wali Kota Kupang, Chris Widodo, yang mewakili seluruh kepala daerah, menegaskan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban konstitusional kepada BPK sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan, aset, dan kewajiban selama satu tahun anggaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, LKPD yang telah diserahkan selanjutnya akan diaudit oleh BPK guna menilai efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. (*)

Artikel Ketua DPRD Malaka Dampingi Bupati SBS Serahkan LKPD 2025 ke BPK NTT pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPRD yang akrab disapa ABS bersama Bupati SBS meninjau langsung progres pembangunan bronjong kawat yang sedang dikerjakan di wilayah itu.

Pembangunan bronjong ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak banjir yang kerap mengancam permukiman warga.

ABS terlihat aktif berdiskusi dengan Bupati serta pihak terkait di lapangan guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kami bangga sebab Bupati SBS dan Wakil HMS yang diusung Partai Golkar membangun bronjong kawat khusus untuk melindungi rakyat dari bencana banjir,” tegas ABS, yang juga menjabat Ketua Partai Golkar Kabupaten Malaka.

Ia menambahkan, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi bukti keseriusan dalam menjawab kebutuhan warga, khususnya terkait perlindungan dari bencana alam.

Sementara itu, Bupati SBS, menegaskan bahwa pembangunan bronjong kawat merupakan langkah strategis untuk memperkuat tanggul dan mencegah kerusakan yang lebih besar saat debit air meningkat.

“Pemerintah daerah akan terus melakukan berbagai upaya pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana,” ucap Bupati SBS.

Kunjungan tersebut juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat setempat terkait kondisi lingkungan dan kebutuhan pembangunan ke depan. (*)

Artikel Ketua DPRD Malaka Dampingi Bupati SBS Tinjau Pembangunan Bronjong di Lamea pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.