Penetapan Lampung menjadi tuan rumah HPN dan Porwanas 2027 diputuskan dalam rapat pleno bersama pengurus PWI Pusat dan PWI Lampung di Gedung Dewan Pers Lantai 4, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/26).

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir atau Cak Munir mengungkapkan pelaksanaan HPN dan Porwanas di Lampung digelar serempak pada pekan kedua April 2027.

“HPN dan Porwanas tahun depan di Lampung akan dilaksanakan pada waktu yang sama, yakni pada pekan kedua April 2027,” katanya saat memimpin rapat pleno di kantor PWI Pusat.

Cak Munir mengatakan perayaan HPN tahun depan tidak dilaksanakan pada 9 Februari 2027 karena mengingat berbarengan dengan bulan suci Ramadan 1448 H.

“Untuk peringatannya (HPN 2027) tetap ada, tapi hanya potong tumpeng bersama seluruh PWI provinsi setelah salat tarawih. Kemudian perayaannya di pekan kedua April 2027 bersamaan dengan Porwanas,” ungkapnya.

Cak Munir menambahkan bahwa pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027 akan dituangkan dalam surat keputusan untuk selanjutnya diserahkan ke PWI Lampung.

Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah membenarkan bahwa pelaksanaan HPN dan Porwanas digelar pada pekan kedua April 2027 di Lampung.

“Alhamdulillah, PWI Pusat sudah resmi mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Lampung menjadi tuan rumah HPN dan Porwanas 2027,” katanya usai menerima SK PWI Pusat Nomor: 077-PLP/PP-PWI/IV/2026 tentang penetapan Lampung sebagai tuan rumah HPN dan Porwanas 2027.

Artikel Sah! Lampung Resmi Jadi Tuan Rumah HPN dan Porwanas 2027 pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus Aspeksindo periode 2025-2030 di Jakarta, Selasa (14/4/26), yang turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

“Melalui Aspeksindo ini, kita melihat ada ruang strategis bagi daerah pesisir seperti Malaka untuk memperjuangkan potensi kelautan dan perikanan agar mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” ujar SBS.

“Malaka memiliki posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Timor Leste dan memiliki akses laut ke Australia. Kondisi laut kita juga masih alami dan belum tercemar,” lanjutnya.

Menurut dia, potensi tersebut perlu didorong secara serius agar menjadi kekuatan ekonomi daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Pengembangan budidaya seperti lobster dan kerapu dan lainnya menjadi peluang besar yang bisa kita dorong ke depan,” katanya.

Selain itu, SBS juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur untuk memperkuat sektor kelautan.

“Kita juga membutuhkan pembangunan pelabuhan agar aktivitas kelautan bisa berjalan maksimal dan distribusi hasil perikanan semakin lancar,” tegasnya.

Ia menilai, keikutsertaan dalam Aspeksindo bukan sekadar forum koordinasi, tetapi menjadi wadah perjuangan bagi daerah pesisir.

“Aspeksindo ini bukan hanya tempat berkumpul, tetapi menjadi ruang untuk memperjuangkan kepentingan daerah agar sektor kelautan dan perikanan benar-benar mendapat perhatian,” ujarnya.

Artikel Bupati SBS: Aspeksindo Jadi Ruang Strategis Dorong Kelautan Malaka pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran, bersama sejumlah bupati dari seluruh Indonesia dilantik menjadi Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) Periode 2025-2030.

Pelantikan Dewan Pengurus Aspeksindo berlangsung di Flores Room, Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Selasa, 14 April 2026.

Dewan Pengurus ini terpilih sesuai hasil Musyawarah Nasional III Aspeksindo yang diselenggarakan bulan Agustus 2025 lalu.
Dewan Pengurus Aspeksindo dilantik langsung Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wahyu Sakti Trenggono.

Ketua Umum Dewan Pengurus Aspeksindo, Dr. Hj. Erlina, SH, M.H yang juga Bupati Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat dalam sambutannya mengungkapkan pelantikan dewan pengurus ini sebagai momentum konsolidasi wilayah kepulauan dan pesisir.

Ketum Aspeksindo juga mengungkapkan daerah yang berada di wilayah kepulauan dan pesisir bukan lagi sebagai pinggiran tapi pusat kemajuan.

Dirinya menandaskan, Aspeksindo akan berdiri sebagai penggerak tapi akan selalu membawa perubahan.

Kepada dewan pengurus ini bukan akhir dari sebuah proses tapi tanggung jawab besar untuk membawa Aspeksindo bergerak maju ke depan.
Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dalam susunan Dewan Pengurus selaku Wakil Bendahara Umum.

Artikel Dari Malaka ke Panggung Nasional, Bupati SBS Resmi Masuk Pengurus Aspeksindo 2025–2030 pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Ketua PSSI Kabupaten Malaka menyampaikan hal ini usai Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malaka Tahun Anggaran 2025 di Aula Kantor DPRD, Senin (30/3/26).

Komitmen Ketua PSSI Malaka ini dinilai strategis seiring dengan perkembangan sepak bola modern yang semakin mengandalkan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan keadilan dalam pertandingan.

ABS namanya yang sering disapa ini menegaskan, peningkatan kapasitas wasit menjadi kunci utama jika Malaka ingin tampil sebagai daerah yang siap menggelar kompetisi berstandar tinggi.

“Sepak bola saat ini sudah berkembang pesat, termasuk penggunaan VAR. Karena itu, kita harus menyiapkan sumber daya manusia, khususnya wasit, agar mampu mengikuti perkembangan tersebut melalui kursus resmi,” ujarnya.

Diketahui, Kabupaten Malaka telah lebih dulu melakukan terobosan dengan menerapkan VAR dalam sejumlah pertandingan uji coba.

Teknologi ini digunakan pada ajang Bupati Cup Seri I serta laga uji tanding usia dini antara PS Malaka U-11 hingga U-17 menghadapi SSB Kefamenanu TTU di Lapangan Haitimuk.

Penerapan VAR tersebut menjadikan Malaka sebagai satu-satunya kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang berani mengadopsi teknologi tersebut dalam pertandingan lokal. Hal ini sekaligus menjadi bukti keseriusan daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kompetisi sepak bola.

Artikel Ketua PSSI Malaka Gerak Cepat, Dorong Wasit Ikuti Kursus VAR di Jakarta pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Kesepakatan dicapai melalui negosiasi maraton antara Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun, dan Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa, Zulmansyah Sekedang, yang digelar di Jakarta, Jumat (16/5/2025) malam.

“Kedua pihak yang berkonflik menyepakati masalah yang berlarut di PWI akan diselesaikan melalui Kongres Persatuan yang akan digelar di Jakarta paling telat 30 Agustus 2025,” ujar Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi yang memediasi kesepakatan.

Hendry Ch Bangun mengatakan, seluruh anggota PWI harus melihat ke depan dengan semangat persatuan.

“Ini semua untuk mengembalikan PWI yang sempat tertahan program kerjanya akibat perpecahan selama setahun,” kata Hendry Ch Bangun.

PWI memiliki anggota 30.000 orang yang tersebar di 39 provinsi. Anggota bersertifikat sekitar 20.000, yang ingin terus berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Zulmansyah juga berpandangan yang sama.

Menurut Zulmansyah Sekedang, penting untuk PWI bersatu kembali.

“Ini hasil yang luar biasa. Sejarah untuk PWI. Semoga PWI kembali guyub dan bersatu sesuai namanya Persatuan Wartawan Indonesia, baik di PWI pusat maupun di daerah,” kata Zulmansyah Sekedang.

Hendry dan Zulmansyah Sekedang menuangkan poin-poin kesepakatan dalam dokumen bermaterai yang diberi nama “Kesepakatan Jakarta.”

Sebelum Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang bertemu langsung, diskusi mengenai poin-poin krusial sudah dilakukan melalui telepon.

Artikel Dahlan Dahi Berhasil Mediasi, PWI Sepakat Akhiri Konflik Internal dengan Kesepakatan Jakarta pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Program tersebut disosialisasikan dalam kegiatan yang digelar di Gedung Kementerian Komunikasi Digital, Jakarta, Rabu (23/4/2025). Hadir dalam acara ini Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma dan Wakil Kepala Divisi SMD BTN Noor Rido.

Selain itu, Ketua Tim Perumahan PWI Pusat yang juga Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan PWI Pusat Tundra Meliala, beserta perwakilan organisasi media lainnya; SPS, ATVSI, ATVLI, ATVNI, ATVSDI, PRSSNI, AMSI, SMSI, dan JMSI.

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria saat membuka acara menekankan bahwa program ini bukan upaya intervensi terhadap media. “Subsidi rumah ini bentuk penghormatan kepada insan pers,” kata mantan wartawan Majalah TEMPO itu.

Pemerintah berharap program ini dapat menjadi inspirasi sekaligus preseden baik dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi kelompok pekerja sektor informal dan semi-formal, termasuk jurnalis.

“Wartawan adalah penjaga demokrasi, pengawal kepentingan publik. Sudah seharusnya negara hadir memberikan ruang hidup yang layak bagi mereka,” ujar Nezar.

Ia menambahkan, akses terhadap rumah yang terjangkau juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga pekerja media. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan turut berdampak pada kualitas kerja jurnalistik yang lebih baik, stabil, dan independen.

Artikel Wartawan Berpenghasilan Menengah Kini Bisa Miliki Rumah Sendiri pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

“Saya dihubungi beberapa pengurus daerah yang menanyakan peluang mendapatkan rumah bersubsidi,” kata Hendry dalam keterangan pers di Jakarta,Rabu (16/4/2025).

Permintaan itu mencuat setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PKP, Kemenkomdigi, dan BPS pada 8 April lalu. Pemerintah menawarkan 1.000 unit rumah bersubsidi khusus untuk wartawan, selain alokasi untuk guru, tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, dan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya.

Hendry menilai kebijakan ini sangat relevan dengan situasi industri media yang sedang tertekan selama tiga tahun terakhir. Di sisi lain, kebutuhan akan tempat tinggal tetap menjadi prioritas bagi banyak wartawan yang berpenghasilan terbatas.

“Ini langkah yang tepat dan tidak ada kaitannya dengan independensi pers,” tegas Hendry. Ia menegaskan bahwa wartawan tetap akan menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional—memberi kritik, saran, dan solusi terhadap kebijakan publik.

Ia juga memastikan PWI akan selalu bersikap terbuka, kritis, dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, selama program tersebut ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

PWI, kata Hendry, mempersilakan anggotanya yang memenuhi kriteria mengikuti program ini. Syaratnya, masih aktif bekerja di media, memiliki sertifikat kompetensi, dan berpenghasilan maksimal Rp8 juta per bulan (lajang) atau Rp13 juta (berkeluarga).

Artikel PWI Dukung Program Rumah Bersubsidi untuk Wartawan, Tak Ganggu Independensi Pers pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Namun sesuai mekanisme kerja Ombudsman, para peserta seleksi diarahkan untuk melapor terlebih dahulu ke instansi terkait (KemenPAN-RB dan BKN). Untuk sementara ini, sebagai bagian dari tugas pengawasan atas pemerintahan, Ombudsman memberikan penyataan awal sebagai bahan evaluatif bagi Pemerintah.

Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, urusan kepegawaian adalah sebentuk pelayananan publik. Penundaan pengangkatan CASN TA 2024 tentu berdampak terhadap pelayanan publik.

“Penundaan pengangkatan CASN berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik. CASN sebagai motor birokrasi sangat penting dalam peningkatan pelayanan publik di instansinya masing-masing. Ribuan CASN tenaga kesehatan di suatu daerah yang belum diangkat dalam kurun waktu yang cukup lama akan berakibat terganggunya layanan kesehatan”, ucapnya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (11/03/2025).

Pertama, pemerintah perlu mengukur unsur kerugian publik akibat penundaan TMT tersebut. “Selain dampak terhadap pelaksanaan layanan publik, juga ada potensi maladministrasi pelayanan bidang kepegawaian (CASN). Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan pendekatan solutif untuk mengatasi penundaan berlarut pengangkatan seperti upaya ganti rugi, pendekatan khusus pemerintah ke tempat kerja sebelumnya, dan opsi-opsi lainnya,” terangnya.

Kedua, demi akuntabilitas publik, Ombudsman meminta pemerintah menyampaikan informasi secara transparan terkait alasan penundaan pengangkatan CASN TA 2024.

Menurut Robert, kepastian informasi akan membantu peserta untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar tidak terganggu kondisi perekonomiannya serta tidak terjebak dalam situasi yang tidak pasti saat masa tunggu dan bahkan menjadi pengangguran sementara.

Ketiga, sebagai exit-strategy, pemerintah menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN TA 2024 secara bertahap bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial. “Sebanyak 207 dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan atas alasan penataan formasi, pembaharuan administrasi, dan sebagainya. Kemenpan-RB maupun BKN wajib memastikan bahwa 395 instansi yang sudah siap untuk segera melakukan pengangkatan terhadap para CASN yang telah lulus tanpa harus dilakukan  sekaligus (serentak),” tegas Robert.

Keempat, pemerintah perlu menerbitkan produk hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan CASN TA 2024.

Menurut Robert, upaya ini sebagai jaminan kepastian pemerintah bahwa tidak akan penundaan lagi di kemudian hari. “Bahwa pasti para CASN tersebut akan diangkat, serta pasti pula Oktober 2025 menjadi batas akhir pengangkatan CPNS dan Maret 2025 untuk PPPK”, kata Robert.

Kelima, Ombudsman berharap selesainya perbedaan tafsir atas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah. “Perlu ada inisiatif baru untuk mencari titik temu antara DPR RI dengan Pemerintah sehingga muncul kesepakatan final dan satu tafsiran yang sama atasnya. Hal ini penting untuk memastikan kondusifnya situasi yang relatif kompleks saat ini dan dapat berdampak positif kepada upaya pencarian solusi penundaan pengangkatan CASN TA 2024,” tegas Robert lagi.

Sebagai pintu terakhir bagi para pencari keadilan setelah menempuh mekanisme pengaduan ke internal pemerintah (KemenPAN dan BKN), Ombudsman menghimbau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan/laporan atas maladministrasi melalui berbagai kanal resmi di kantor pusat dan kantor-kantor perwakilan di 34 propinsi. Jalur mekanisme kelembagaan resmi seperti ini menjadi pilihan utama dalam memperjuangkan akses keadilan administrasi (administrative-justice) dan ekspresi hak demokarsi warga. ***

Artikel Pengangkatan CASN 2024 Tertunda, Ombudsman RI Buka Suara pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.