Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan NTT, Kota Kupang, Selasa (26/5/2026).

Penerimaan opini WTP tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Malaka bersama DPRD dalam memperkuat komitmen menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran atau akrab disapa ABS mengatakan, capaian opini WTP bukan hanya menjadi prestasi pemerintah daerah, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan, termasuk fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD.

“Penerimaan opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintah daerah. DPRD tentu menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan anggaran tetap berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” ujar ABS.

Menurut ABS, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap penggunaan anggaran daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat serta dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran.

“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar tata kelola keuangan daerah tetap baik, transparan, dan akuntabel. Opini WTP ini tentu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan,” katanya.

Artikel Ketua DPRD dan Bupati Malaka Kompak Terima Opini WTP, ABS: “Ini Tanggung Jawab Bersama Menjaga Tata Kelola Keuangan” pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.