“Baksos di pantai ini merupakan kegiatan pertama dari rangkaian peringatan HPN 2026 dan HUT ke-80 PWI,” ujar Ketua PWI NTT, Hilarius F. Jahang, di Kupang, Jumat (30/1/26).

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan aktivitas yang sudah sering dilakukan PWI sebagai bentuk dukungan sekaligus tanggung jawab wartawan terhadap kebersihan kota.

“Selama ini kami mungkin lebih banyak menyampaikan kritik terkait kebersihan kota. Namun kali ini, saya berharap teman-teman wartawan terlibat langsung melihat persoalan di masyarakat, termasuk menyadari bahwa kita juga ikut berkontribusi terhadap kondisi lingkungan,” katanya.

Baksos yang berlangsung di sepanjang area Pantai Warna-warni Oesapa itu melibatkan sekitar 250 peserta dari berbagai unsur, mulai dari masyarakat, pemerintah, aparat keamanan, komunitas, hingga pelajar.

Kegiatan ini diikuti wartawan media cetak dan elektronik, organisasi profesi wartawan, Pemerintah Kelurahan Oesapa, masyarakat sekitar, Satuan Brimob Polda NTT, Kodim 1604 Kupang, Lanud El Tari Kupang, Bakamla Kupang, serta mitra peduli lingkungan seperti Rapala Kupang, komunitas Youth Voicenow Kupang, Srikandi Christian Serena, Komunitas Remaja Pertamina, komunitas Beta Bersih, Kwarcab Pramuka Kota Kupang, mahasiswa, serta pelajar dari SMA Negeri 4 Kupang, SMA Negeri 9 Kupang, dan SMK Negeri 4 Kupang.

Artikel PWI NTT Gelar Baksos Bersih Pantai Oesapa Sambut HPN 2026 dan HUT ke-80 PWI pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabbupaten Malaka Romanus Seran kepada wartawan, Senin (17/3/2025).

Menurut Romanus, bagi ASN khususnya yang mengabdi sebagai guru/pegawai di daerah ada batas usia untuk purna tugas atau pensiun.

“Setahu saya, batas usia pensiun khususnya untuk guru 60 tahun sedangkan untuk pejabat eselon II juga 60 tahun sementara yang bukan pejabat eselon II 58 tahun,” jelas Romanus.

Dikatakan, terkait apakah ada aturan baru yang mengatur mengenai batas usia untuk calon pensiun ASN akan berubah itu kewenangan pemerintah pusat.

“Misalnya nanti dikeluarkan aturan baru mengenai usia pensiun ASN guru/pejabat eselon II dan bukan pejabat eselon II lebih dari 60 tahun dan 58 tahun kita tidak tahu,” terangnya lagi.

Romanus menambahkan, sebanyak 213 ASN yang akan purna tugas atau pensiun ini terdiri dari guru dan pegawai.

“Data rincian mengenai berapa orang guru calon pensiun dan berapa orang pegawai calon pensiun belum didata dengan baik. Setelah didata akan dikirim kepada teman-teman wartawan guna dipublikasikan,” demikian.***

Artikel Tahun 2025, Sebanyak 213 ASN Malaka Akan Pensiun pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Ternyata 790 liter BBM tersebut berjenis solar yang hendak diselundupkan melalui pintu masuk PLBN Motamasin, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Selasa (12/03/2025).

Pintu masuk PLBN Motamasin, berbatasan darat langsung dengan Indonesia dan Timor Leste (RI-RDTL).

Awalnya, tim Satgas Yonif 741/GN Pos Motamasin memperoleh informasi dari masyarakat kalau sering terjadi penyelundupan BBM secara ilegal di wilayah PLBN Motamasin.

Berdasarkan informasi tersebut akhirnya pihak Satgas Yonif 741/GN Pos Motamasin melakukan koordinasi bersama dengan aparat lainnya.

Dari hasil koordinasi tersebut, Satgas Yonif 741/GN Pos Motamasin bersama aparat lainnya berhasil mengamankan 1 unit truk besar DH 8179 EH.

Dansatgas Yonif 741/GN Letkol Inf Sy Gafur Thalib dalam keterangannya mengatakan, selaku Satuan penugasan di perbatasan RI-RDTL kami akan selalu merespon informasi terkait kegiatan ilegal yang marak terjadi di perbatasan dengan menggali informasi update dan terus berkoordinasi dengan instansi sekitar dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan, dengan tetap berpedoman pada SOP dan aturan yang berlaku, setiap upaya penyelundupan di wilayah perbatasan akan tetap kita tindak tegas.

Terpantau, pada Kamis 13 Maret 2025, truk besar DH 8179 EH telah diamankan di Polres Kabupeten Malaka.***

Artikel Upaya Penyelundupan 790 Liter BBM dari Indonesia ke Timor Leste Berhasil Digagalkan pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Dokter Oktelin, sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktris RSUPP Betun pada kepemimpinan Bupati Stefanus Bria Seran dan Wakil Bupati Malaka Daniel Asa dengan nama sandi SBS – DA periode 2016-202.

Saat ini, dalam kepemimpinan Bupati Stefanus Bria Seran dan Wakil Bupati Malaka Henri Melki Simu dengan nama sandi SBS – HMS periode 2024- 2030 ia dipercaya kembali menjadi Direktris RSUPP Betun.

“Ibu Oktelin memang pantas memimpin RSUPP Betun, orangnya sangag ramah dengan pasien,” komentar Maria Kristina Bita, warga Kecamatan Malaka Tengah saat mengetahui dokter Oktelin memimpin kembali RSUPP Betun.

Pasien lama Oktelin ini menambahkan, saat dirinya dirawat di RSUPP Betun ada satu momen melihat dokter Oktelin menghibur mereka yang sakit.

“Kami senang seorang dokter datang langsung ke ruangan pasien menghibur dan memberi penguatan kepada kami yang sakit supaya cepat sembuh,” kisah Maria.

Sementara, acara serah terima jabatan dari Direktur RSUPP Betun dr. Valentinus Raimanus ke dr. Oktelin Kaswadie berlangsung di Kantor Bupati Malaka, Selasa (11/3/2025).

Acara serah terima jabatan ini disaksikan oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Malaka, Dr. Yohanes Bernando Seran, SH, M.Hum dan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka, Agustinus Remigius Leki.

Selain itu, serah terima jabatan lainnya seperti Plt. Kepala Bagian Umum Setda Malaka dari Gregorius Fatin ke Pejabat yang baru atas nama Agustinus Bria.

Doktor Bernando, menyampaikan mengenai serah terima jabatab ini adalah hal yang lumrah dalam organisasi.

“Jabatan ini adalah amanah semoga bisa bekerja untuk kepentingan umum terutama kepentingan masyarakat. Hal-hal yang baik diperhatikan untuk ditingkatkan dan sebaliknya hal-hal yang kurang baik perlu dibenahi,” tutupnya. ***

Artikel Dokter Oktelin Dikenal Ramah dengan Pasien, Kini Menjabat Kembali Direktris RSUPP Betun pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan ini sudah berlangsung sejak tanggal 24 hingga 28 Februari 2025.

“Kegiatan pembersihan ini menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Pemkab Malaka. Selain surat pemberitahuan ini sudah menjadi rutinitas kami setiap hari Jumat melakukan kerja bakti,” kata Agustina Babu kepada wartawan, Kamis (27/2/2025).

Surat pemberitahuan ini bernomor: DPMD.141/62/II/2025, tanggal 21 Februari 2025, perihal pemberitahuan dan dalam rangka menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan perdesaan di wilahah Kabupaten Malaka.

Oleh karena itu, Agustina Babu, tidak menunda pekerjaan yaitu langsung memimpin kegiatan  membersihkan titik – titik lokasi yang masih ada tumpukan sampah.

“Titik pertama yang dibersihkan adalah kuburan umum Desa Suai dan lapangan umum Tosari. Setelah itu bergeser ke dalam kampung dan hari terakhir membersihkan sepanjang ruas jalan antar batas wilayah yakni Desa Kletek – Bereliku,” jelasnya.

Dikatakan,  ada kemungkinan besar ruas jalan umum dari Desa Kletek – Desa Suai – Desa Bereliku sampai ke Desa Fahiluka akan dilalui rombongan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Stefanus Bria Seran dan Henri Melki Simu.

“Sehingga tidak hanya  membersihkan ruas jalan tapi juga kita akan mengangkat sisa-sisa material yang menumpuk di bahu jalan umum tersebut,” ucap Agustina Babu.

Orang nomor satu di Desa Suai ini mengimbau, kepada masyarat agar tetap menjaga kebersihan di setiap rumah dan lingkungan kita masing-masing.

“Orang sehat sudah pasti bersih,” pesan Agustina.

Camat Malaka Tengah,  Melkianus Bria Tahuk, menyampaikan setiap desa di wilayahnya sudah dilakukan pembersihan lingkungan.

“Saya memastikan 17 desa di wilayah Malaka Tengah sudah dilakukan pembersihan lingkungan. Puncak kegiatannya akam dilaksanakan pada 28 Februari, ” jawab Melkianus. ***

Artikel Kades Suai Agustina Babu Pimpin Masyarakat Bersihkan Lingkungan Desa pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Malaka, SuaraTribun.com – SAYA dua periode menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau. Empat tahun di priode Margiono dan lima tahun di priode Atal S Depari menjadi ketua umum. Kemudian, tambah pula 5 tahun menjadi Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Riau.

Selama saya menjadi ketua, selalu saya hadir dalam Hari Pers Nasional (HPN), dimanapun diadakan. Selain merupakan tugas, itulah saatnya saya berkumpul dengan wartawan-wartawan dari seluruh Indonesia.

Tapi itu dulu. Saat-saat PWI mengalami masa-masa yang indah. Masa yang sulit dilupakan. Masa yang menjadi kenangan batin dalam hidup saya. Di masa saya sangat bangga menjadi seorang wartawan. Di masa orang menghormati profesi ini, sebagai salah satu kekuatan yang sangat diperhitungkan.

Memasuki tahun 2024, PWI terpecah menjadi dua. Satu diketuai oleh Hendry Chairuddin Bangun (HCB) dan setelah itu muncul pula PWI yang dipimpin Zulmansyah Sekedang (ZS) . Keduanya  mengaku sah  menjadi Ketua Umum PWI. HCB yang dipilih seluruh PWI Provinsi dalam Kongres di Bandung, dan ZS yang mengaku dipilih dalam Kongres Luar Baiasa (KLB) di Jakarta.

Segera saja, saya menjadi bingung, siapa yang akan saya pilih. HCB mantan senior saya ketika saya bekerja di Persda KOMPAS Jakarta. Sedangkan ZS adalah orang kampung saya, atau sama-sama dari Riau. Bahkan ZS yang menggantikan saya sebagai Ketua PWI  dan saya menjadi Ketua DKP, saat ZS menjadi Ketua PWI Riau.

HCB adalah guru terbaik saya. Saat dia menjadi Sekretaris Jenderal PWI, saya sering  bertanya pada beliau tentang pekerjaan di PWI Riau. Begitu juga saat HCB menjadi Wakil Ketua Dewan Pers,  Banyak masalah media di Riau diselesaikan oleh HCB. Sedangkan ZS adalah teman baik saya. Selain sama-sama alumni Universitas Riau, kami sama pula di Media Kampus ‘Bahana Mahasiswa’ dan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Saya adalah senior bagi Zulmansyah.

Saya pusing sembilan keliling. Benar- benar bingung, siapa yang akan saya ikuti. Barulah ketika seorang teman saya, Prof (Assoc) Dr Syafriadi, M.Hum, mengingatkan saya, bahwa dari sisi mana saja, HCB yang paling berhak menjadi Ketua Umum PWI Pusat.

Kata Syafriadi, HCB dipilih oleh Kongres di Bandung, nama HCB terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM,  tuduhan pada HCB soal penggelapan uang, tidak bisa dibuktikan. Selain itu, PWI yang mendukung HCB lebih banyak atau sekitar 30 provinsi dari 39 di Indonesia, serta KLB yang memilih ZS tidak sah, karena hanya diikuti 9 provinsi.

Masukan Syafriadi, yang juga seorang wartawan senior di Riau ini, membuat sakit otak yang saya alami, bertukar jadi realistis. Perut saya yang gembung sebelah, mulai mencerna dengan baik. Kerongkongan saya yang awalnya sulit menelan, kini menghasilkan pencernaan dengan lancar. Juga, setelah konfirmasi dan mengamati kian dan kemari, akhirnya saya memutuskan ikut gerbong Hendry Ch Bangun.

Begitu saya bergabung dengan HCB, PWI Riau lalu dibekukan. Seluruh pengurusnya dianggap tidak ada lagi. Karena melakukan pelanggaran dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI. Mereka diingatkan pula untuk tidak memihak Zulmansyah Sekedang. Tapi mereka menolak.

Dan secara penuh, HCB mengangkat pula saya, menjadi Plt. Ketua PWI Riau, bersama beberapa pengurus lainnya. Tugas saya adalah mempersiapkan Konfrensi Provinsi Luar Biasa, serta mempersiapkan HPN 2025 yang diadakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Tahun 2025, saya pun berangkat ke Banjarmasin, bersama 15 pengurus Plt. PWI, mememeriahkan HPN. Walaupun pada hari yang sama (7-9 Februari 2025), ZS juga mengadakan HPN di Pekanbaru, Riau. Hari itu ada dua HPN; Banjarmasin dan Pekanbaru.

Apa yang saya dapati di Banjarmasin, ternyata luar biasa. Tak terbayang, bila saya kembali ke masa lalu. Apa yang saya alami dan lihat beberapa tahun saat PWI belum pecah belah, sama dengan apa yang saya lihat sekarang. Banjarmasin penuh gelegah seperti HPN sebelumnya.

Memang, berapa teman tak tampak lagi muka ganteng dan wajah cantiknya. Karena sebagian bergabung ke Pekanbaru, Riau. Bahkan presiden yang selalu hadir di setiap HPN, kali ini juga absen. Dia hanya diwakili orang kepercayaannya, Dr Fadli Zon. Tapi kemeriahannya, menurut saya sungguh istimewa. Hampir 2.000 wartawan dari 30 provinsi hadir. Ditambah IKWI (Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia) dan tuan rumah. Banjarmasin gegap-gempita degan kehadiran mereka.

Puncak Hari Pers Nasional 2025, resmi digelar di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjar Baru, pada pukul 09.25 pagi. Berlangsung meriah dan khidmat, dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, mulai dari menteri, utusan menteri, utusan kapolri, kapolda, pangdam VI Mulawarman, Danrem, PLH gubernur kalsel, hingga para Ketua PWI dan anggota dari sebagian besar wilayah Indonesia.

Suasana kemeriahan sudah terasa sejak pagi hari, dengan dekorasi yang megah dan persiapan matang dari tuan rumah, yang dikomandoi Ketua PWI Kalsel, H Zainal Helmie, Ketua HPN 2025 Raja Pane, Penanggung Jawab HPN Pusat sekaligus Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, serta sejumlah anggota panitia lainnya dari Jakarta. Mereka semua ingin menampilkan, bahwa HPN kali ini, harus sukses seperti HPN sebelum-sebelumnya.

Sekitar 3.000 kursi disiapkan untuk tamu undangan. Semua kursi penuh sampai ke ujung-ujung. Acara dibuka dengan tarian tradisional khas Kalimantan Selatan sebagai bentuk persembahan budaya. Selanjutnya, laporan dari Penanggung Jawab HPN Hendry Ch Bangun, tanpa sedikitpun menyinggung soal pecahnya PWI ataupun hari yang sama diadakan pula HPN di Riau.

HPN makin meriah ketika diserahkan penghargaan bergengsi, Anugerah Jurnalistik Adinegoro (AJA) 2024 kepada tujuh pemenang. Meriah karena setiap kategori pemenangnya mendapat hadiah 100 juta. Total, 700 juta diserahkan hari itu. Hadiah ini, jauh lebih besar dari tahun berlalu. Setelah itu,  diserahkan pula Press Card Number One (PCNO) yang didapat 17 wartawan se-Indonesia, kepada dua perwakilan dan PIN Emas serta Pena Emas.

Yang membuat saya bahagia, enam dari 17 penerima PCNO berasal dari Riau. Empat orang dari mereka adalah wartawan senior yang sudah menjadi wartawan sekitar 40 tahun. Mereka adalah Irwan Effendi Siregar (mantan wartawan Tempo), Fakhrunnas MA Jabbar (mantan kantor berita Antara) dan Luzi Diamanda serta Tun Akhyar (Singgalang, Padang). Dua orang lagi sudah menjadi wartawan selama 25 tahun, Satria Utama dan Eka PN (Riau Pos). Saya memang teramat bahagia, pada HPN Banjarmasin, karena para senior itu mendapat penghargaan yang pantas.

Sebelum acara puncak, Banjarmasin tak kalah meriah, karena sejumlah menteri datang. Begitu juga beberapa tokoh Pers nasional. Menteri Koordinator Ketahanan Pangan, Zulkifli Hasan, dielu–elukan karena membahas ketahanan pangan, sesuai tema HPN. Begitu juga Ketua MPR-RI, Ahmad Muzani, yang kembali ke Jakarta sebelum acara puncak, karena dipanggil Presiden, Prabowo Subianto.

Tokoh Pers Dahlan Iskan dan Teguh Santosa, juga mendapat sambutan yang luar biasa. Dahlan bahkan menulis dan membahas tentang perpecahan di tubuh PWI. Menurut Dahlan, perpecahan di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia melahirkan dua perayaan Hari Pers Nasional yang berbeda. Fenomena ini ibarat ‘Piring Kembar’ atau rebutan menggunakannya.

Tapi, terlepas dari semua itu, saya yang akhirnya memilih gerbong HCB, sepulang dari Banjarmasin, mendapatkan surat yang tak kalah meriah dan luar biasa. Saya dan 20 pengurus Plt. PWI Riau,  dipecat dari Anggota PWI. Alasannya, karena saya berangkat ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang memecat saya adalah Dewan Kehormatan PWI pimpinan Zulmansyah Sekedang.

Saya jadi kaget dan tercengang tak habis fikir. Saya memilih untuk bergabung dengan HCB, tapi saya di pecat oleh PWI Zulmansyah. Apakah pilihan saya salah? Atau adik saya ZS itu gak mikir, saya bukan bagian dari dia lagi? Servernya saja udah berbeda!

Seketika, rasa hormat saya pada ZS langsung berganti. Kalau sebelumnya saya masih menghargai dia sebagai orang sekampung dan sahabat, kini malah sudah berubah menjadi olok-olok. Kata teman saya, Dr Eka PN, surat pemecatan ini lebih meriah dan luar biasa dari HPN ya Bang. Hahahaha.

Begitulah! Diantara gemerlapnya HPN Banjarmasin, di kampung saya, di Riau, saya dikeluarkan sebagai Anggota PWI. Bahkan  saya diminta mengembalikan kartu Anggota yang bukan dia pula yang menandatanganinya. Padahal, jika dilihat keabsahan ZS sebagai ketua PWI Pusat, setelah saya dalami, hanyalah bikinan kelompok mereka.

Tapi bagaimanapun, saya tetap menyayangi ZS dan beberapa pengurus lainnya. Karena kami pernah lama berteman dan ZS teman satu kampus serta satu organisasi. Dan, belum pernah pula ada orang Riau yang menjadi Ketua Umum PWI Pusat. Mungkin ZS sangat berminat untuk itu. ZS pernah maju sebagai Ketua Umum PWI dalam Kongres di Bandung. Tapi dia kalah dari HCB. Mudah-mudahan dia segera sadar dan introspeksi diri. Aamin. ***

H Dheni Kurnia: Plt. Ketua PWI Riau, Ketua JMSI Riau. Selain wartawan, dia seorang guru karate pemegang Dan V.

Artikel Riau dalam HPN yang Terbelah pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Keempat sengketa Pilkada yang dibela Prof. Yafet yaitu Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kutai Kartenegara.

“Sebenarnya ada 5 sengketa Pilkada yang dibela di MK tapi Kabupaten Sabu Raijua  permohonan ditolak karena saat didaftarkan sudah melampaui batas waktu pendaftaran. Jadi belum masuk pokok perkara,” sebut Prof. Yafet saat diwawancari SuaraTribun.com dari Betun, Rabu (26/2/2025).

Menurut Prof. Yafet, kemenangan ini tentunya menolong para calon bupati dan wakil bupati yang berperkara di MK.

“Kita senang karena bisa menolong para calon bupati dan wakil bupati yang berperkara di MK. Mereka bisa dilantik dan bisa juga mengikuti PSU,” ucap Prof. Yafet kelahiran di Kabupaten Malaka ini.

Ketika tampil membela kliennya di MK, terlihat dengan jelas bahwa Prof Yafet Rissy sangat mumpuni dan memahami persoalan hukum yang disengketakan, serta mampu menguraikan isu hukum yang rumit dengan sistematis, cermat dan disertai argumentasi hukum yang rasional yang didukung bukti bukti yang meyakinkan sehingga memudahkan publik untuk memahaminya.

Selain memenangkan empat pekara di MK tahun 2025 ini, juga diketahui bahwa Prof Yafet Rissy pernah menghebohkan publik Indonesia ketika berhasil membatalkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua di tahun 2020 lalu dimana Bupati terpilih yakni Orien Patriot Riwukore didiskualifikasi dan tidak ikut serta dalam pemilihan suara ulang pilkada Sabu Raijua tahun 2021 lalu. Kasus Sabu Raijua yang fenomenal ini kemudian selalu menjadi rujukan Mahkamah Konstitusi dalam bimbingan teknis bagi para lawyer yang akan beracara di Mahkamah Konstitusi dan menjadi rujukan akademisi dan praktisi hukum ketika beracara atau menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi.

Artikel Prof. Yafet Rissy: Anak Malaka yang Berhasil Menang 4 Sengketa Pilkada di MK, Ini Profilnya pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Orang nomor satu dan nomor dua Kabupaten Malaka yang baru saja dilantik Presiden Prabowo di Istana Merdeka, itu telah meminta secara resmi untuk memindahkan peralatan dan perlengkapan kerja ke gedung kantor bupati yang lama.

Permintaan itu melalui surat bernomor: Pem. 13/61/II/2025.

Dalam isi surat tersebut bersifat penting, bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Malaka masa jabatan 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia.

“Berdasarkan petunjuk bahwa Bupati dan Wakil Bupati Malaka akan berkantor di Gedung Kantor Bupati yang lama,” bunyi isi surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka itu.

Lebih lanjut, para Asisten Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala Bagian agar segera memindahkan kembali semua peralatan dan perlengkapan kerja ke kantor Bupati yang lama mulai tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan 1 Maret 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malaka, Ferdinan Un Muti pun membernarkan informasi tersebut.

“Benar ada surat pemberitahuan dimaksud,” ucap Sekda Ferdinan Un Muti melalui pesan watsap kepada wartawan.

Terkait alasan Bupati SBS dan Wakil HMS memilih berkantor di gedung kantor bupati yang lama karena masih dilakukan audit teknis.

“Kita kosongkan dulu/tidak boleh digunakan sebelum dilakukan audit teknis – administrasi hingga aset dan akan kita minta tambah bantuan konsultan untuk melihat apa saja yang harus dikerjakan suapaya kantor tersebut sesuai standar sebagai kantor bupati yang representatif,” kata SBS.

Artikel SBS- HMS Lebih Tertarik Berkantor di Kantor Bupati Lama, Alasannya Mengejutkan pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.