Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola lembaga adat dengan pendekatan ilmiah yang tetap berpijak pada kearifan lokal masyarakat Wehali Wewiku

Sejumlah narasumber dari berbagai disiplin ilmu dihadirkan untuk mengkaji struktur sosial, budaya, hingga aspek hukum dalam sistem adat setempat.

Drs. Fransiskus Xaverius Skera, M.Si membuka pemaparan dengan tinjauan sosiologis terkait stratifikasi sosial masyarakat Wewiku Wehali. Perspektif antropologi kemudian diperdalam oleh Pater Gregorius Neonbasu, S.VD, Ph.D.

Kajian struktur adat secara lebih rinci disampaikan Drs. Ajis Salim Adang Djaha, M.Si, yang mengulas peran fukun hingga maromak oan berdasarkan hasil penelitiannya.

Dari sisi hukum, Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, SH., MH membedah struktur masyarakat adat secara yuridis.

Diskusi semakin kaya dengan pendekatan teologi dan filsafat yang dipaparkan Rm. Dr. Florens Maxi Un Bria, Pr, serta perspektif literatur asing tentang Wehali Wewiku yang diangkat Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum.

Seminar ini dibuka langsung oleh Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH, yang menegaskan pentingnya penataan lembaga adat sebagai fondasi pembangunan sosial dan budaya di daerah.

Sejumlah unsur turut hadir, mulai dari pimpinan DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD, para camat, tokoh agama, hingga tokoh adat seperti Maromak Oan, Liurai Malaka, Loro, Nain, Fukun, dan Makoan Liurai.

Artikel Pemkab Malaka Hadirkan Narasumber Berkelas, Penataan Lembaga Adat Wehali Wewiku Dimulai pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Penegasan itu disampaikan kepada wartawan di Betun, Senin (2/3/2026) pagi. Ia mengatakan, pedagang yang terbukti dengan sengaja menaikkan harga kebutuhan pokok dapat dikenai sanksi tegas.

“Bila ada pedagang yang dengan sengaja menaikkan harga sembako di pasar dan kedapatan, maka bisa dikenai sanksi hingga dicabut izin berdagang. Ini sudah sesuai undang-undang,” tegasnya.

Menurutnya, menjelang Ramadhan, pihaknya terus melakukan pemantauan harga di pasar tradisional maupun pedagang ritel di Kota Betun.

“Kita pantau setiap hari harga sembako di wilayah Kabupaten Malaka. Sehingga jika ada pergeseran harga, pasti akan kita ketahui,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat dari lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan.

“Sehingga tim melakukan pemantauan setiap hari di pasar tradisional maupun pedagang ritel di Betun,” tutupnya. (*)

Artikel Pemkab Malaka Tegaskan Pengawasan dan Larangan Kenaikan Harga Sembako Menjelang Ramadhan 2026 pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.