Menurut Petrus, program tersebut merupakan bentuk investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia melalui olahraga, khususnya sepak bola. Karena itu, masyarakat diminta tidak memandang program tersebut sebagai sesuatu yang sepele.

“Program olahraga berprestasi ini jangan dinilai sepele. Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar kepada anak-anak yang memiliki bakat di bidang olahraga. Mereka difasilitasi mulai dari perlengkapan seperti pakaian, sepatu, hingga kebutuhan lainnya. Bahkan tersedia beasiswa pendidikan bagi atlet yang berhasil mengharumkan nama Kabupaten Malaka dengan meraih trofi atau gelar juara,” katanya dirilis suaratribundotcom, Sabtu 1 Agustus 2026.

Ia mengakui bahwa munculnya pro dan kontra terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan demokrasi. Namun, menurutnya, setiap program pemerintah perlu dinilai secara objektif berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Pro dan kontra itu hal yang wajar. Tetapi kalau saya memberikan penilaian secara adil, program ini sangat membantu anak-anak muda yang ingin menyalurkan bakatnya di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk membentuk generasi muda yang berprestasi,” ujarnya.

Artikel Ketua Komisi II DPRD Malaka: Program Olahraga Berprestasi SBS-HMS Berdampak Positif bagi Generasi Muda pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Pernyataan apresiasi tersebut disampaikan Petrus Nahak Manek di hadapan Ketua DPRD Kabupaten Malaka Adrianus Bria Seran (ABS) dan para anggota DPRD Kabupaten Malaka lainnya disela-sela kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Malaka di Jakarta.

Menurut Petrus Nahak Manek, kehadiran jembatan tersebut menjadi jawaban atas harapan panjang masyarakat Kampung Numbei yang selama bertahun-tahun hidup terisolasi dan harus mempertaruhkan keselamatan dengan menyeberangi Sungai Numbei demi bisa menuju Kota Betun, ibu kota Kabupaten Malaka.

“Sejak sebelum Indonesia merdeka hingga puluhan tahun setelah kemerdekaan, masyarakat di wilayah ini masih mengalami kesulitan akses. Baru pada masa kepemimpinan SBS-HMS, jembatan gantung ini berhasil dibangun. Ini adalah sebuah pencapaian yang patut diapresiasi,” ujar Petrus Nahak Manek dirilis suaratribundotcom, Senin 27 Juli 2026.

Sebagai wakil rakyat, Petrus menilai sudah sepantasnya pemerintah daerah mendapatkan apresiasi atas komitmen dan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Artikel Ketua Komisi II DPRD Malaka Apresiasi Jembatan Gantung Kakaniuk–Numbei, Akhiri Keterisolasian Warga pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malaka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Malaka, Rabu (17/6/2026).

Sikap politik tersebut mengemuka setelah Fraksi PKB mengusulkan agar pandangan umum fraksi tetap dibacakan dalam forum paripurna. Namun, usulan tersebut tidak mendapat dukungan mayoritas fraksi sehingga seluruh dokumen pandangan umum disepakati untuk langsung diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Malaka tanpa dibacakan dalam sidang.

Penyerahan dokumen pandangan umum fraksi dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran (ABS), kepada Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS), disaksikan anggota DPRD serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.

Ketua Fraksi PKB, Petrus Nahak Manek, menjelaskan bahwa keinginan fraksinya untuk membacakan pandangan umum bukan semata-mata terkait mekanisme persidangan, tetapi sebagai ruang untuk menyampaikan secara terbuka sikap politik PKB kepada masyarakat.

Menurut Petrus, Fraksi PKB ingin memastikan publik mengetahui bahwa dukungan terhadap pemerintahan SBS-HMS merupakan komitmen yang jelas, konsisten, dan tidak memiliki ruang untuk ditawar.

Artikel Fraksi PKB Tegaskan Dukungan Penuh untuk Pemerintahan SBS-HMS dalam Paripurna Pandangan Umum Fraksi pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

“Anggaran pembelanjaan kendaraan dinas ini sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malaka tahun anggaran 2025. Sehingga kita katakan pembelanjaan kendaraan dinas ini sudah sesuai aturan karena sudah ditetapkan,” ucap Petrus, yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Malaka ini kepada wartawan, Rabu (26/3/2025).

Oleh karena itu, Petrus, mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menanggapi isu atau masalah terkait pembelanjaan kendaraan dinas tengah diperdebatkan ini.

“Seolah-olah dalam perdebatan itu menampilkan kalau pembelanjaan kendaraan ini salahnya bupati dan wakil bupati Malaka. Padahal murni tidak ada kesalahan apa – apa karna APBD Malaka tahun 2025 sudah ditetapkan bersama DPRD Malaka dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka,” jelas Petrus.

Pada APBD Malaka tahun 2025, di Bagian Umum Setda Kabupaten Malaka sudah jelas dianggarkan untuk belanja kendaraan dinas operasional atau lapangan sebesar Rp 3,5 Meliar lebih.

“Keliru kalau pos anggaran untuk belanja kendaraan dinas bupati dan wakil bupati Malaka diperuntukan pada kegiatan lain. Pun kalau dikatakan bermasalah bilamana anggaran belanja kendaraan dinas itu melebihi anggaran yang telah ditetapkan tapi inikan tidak,” Petrus menegaskan.

Artikel Ketua Komisi II DPRD Nilai Belanja Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Malaka Sesuai Aturan pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Setiap satu atau tiga tahun baru diselenggarakan budaya tarian Tebe Bei Mau Sali / Tebe Bei Bui Sali ini. “Kita minta supaya kalau bisa tarian budaya ini tidak hanya menunggu sampai tiga tahun baru diselenggarakan tapi bisa tiap tahun diselenggarakan,” kata Ketua Komisi II DPRD Malaka, Petrus Nahak Manek saat bersama anggotanya melakukan kunjungan kerja di kampung Wanibesak, Desa Lorotolus, Kecamatan Wewiku, Selasa (11/3/2025) siang.

Dalam kunjungan kerja (kunker) itu, Petrus Nahak Manek bersama anggotanya tidak hanya menonton pertunjukan budaya Tarian Tebe Bei Mau Sali/ Tebe Bei Bui ini akan tetapi ikut mengambil bagian.

“Kita langsung mengambil bagian untuk ikut Tebe Bei Mau Sali/ Tebe Bei Bui Sali. Ini bukti konkret keseriusan Komisi II mendorong pelestarian  budaya khususnya tarian budaya Tebe Bei Mau Sali / Tebe Bei Bui Sali,” ucap Petrus Nahak Manek menegaskan.

Mantan Ketua Bawaslu Malaka ini menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Dinas Pariwisata untuk berbicara mengenai pelestarian budaya khususnya Tebe Bei Mau Sali / Tebe Bei Bui Sali ini.

“Kita akan berdiskusi dengan Dinas Pariwisata Malaka supaya sama-sama carikan solusi. Kira-kira kendala atau hambatannya di mana apakah ketidaktersediaan anggaran ataukah seperti apa dan kalau ketidaktersediaan anggaran misalnya maka pada saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) perlu diusulkan untuk ditetapkan,” kata Petrus.

Menurut Petrus, budaya tarian Tebe Bei Mau Sali / Tebe Bei Bui Sali merupakan potensi daerah yang perlu dipromosikan. “Pertunjukan nilai-nilai budaya semacam ini akan banyak menarik perhatian orang luar daerah untuk datang menyaksikan dan sisi lainnya para pelaku UMKM berpeluang mendapat keuntungan,” jelas Petrus.

Hal senada disampaikan oleh empat Anggota Komisi II DPRD Malaka yaitu Paskalis Wandelinus Leki, Erwin Fransiskus Manek, Siprianus Kore, dan Petrus Bria Seran.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malaka, Aloysius Werang, pun bersepakat agar budaya tarian Tebe Bei Mau Sali / Tebe Bei Bui Sali di beberapa tempat seperti Kamanasa, Bolan, Wanibesak bisa dijadikan wisata budaya yg bernilai jual.

“Dalam semangat kolaborasi atau pentaheliks Pemkab Malaka melalui Dinas Pariwisata dan pemangku kepentingan lainnya akan menggelar festival tarian Tebe Bei Mau Sali / Tebe Bei Bui Sali dalam rangka promosi potensi wisata sekaligus pelestarian budaya Malaka,” papar Aloysius Werang.

Menurut Aloysius Werang, pihaknya akan melakukan mediasi ini jadi kalender event wisata daerah tahunan dan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Kami akan diskusikan bersama tokoh adat, tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa baik Desa Kamanasa, Fahikuka (Bolan), dan Desa Lorotolus untuk rencana pengembangan ke depan,” jelas Aloysius Werang.

Ditambahkan, Tebe Bei Mau Sali /Tebe Bei Bui Sali merupakan tarian masal, warisan budaya leluhur yang bernilai dan tetap lestari hingga saat ini.

“Tradisi <span;>ini merupakan warisan leluhur orang-orang Kamanasa, Bolan dan Wanibesak yang secara historis berasal dari satu keturunan yang sama yaitu Suai Timor Leste,

Ritual ini dilakukan setiap tahun sebagai ucapan syukur atas hasil panen jagung, dalam ritual HAMIS BATAR. Ritual HAMIS BATAR dengan menyuguhkan tarian masal TEBE BEI MAU SALI dan TEBE BEI BUI SALI  sebagai ritual ucapan syukur, juga sebagai momentum reuni atau penyatuan kembali orang Kamanasa, Bolan dan Wanibesak.

Ritual ini dilakukan setiap setahun atau dua tiga tiga tahun sekali secara bergantian di tiga tempat yaitu Kamanasa, Bolan, dan Wanibesak.

“Tergantung kepada keputusan para fukun atau ketua suku,” demikian.

Dirinya mengakui bahwa peranan Dinas Pariwisata untuk melestarikan warisan budaya yang bernilai tersebut belum ada. “Hal ini akan menjadi perhatian kami ke depan,” sebutnya.

Diulanginya, tradisi ini dilakukan setiap tahun atau tiga tahun sekali  pada saat panen perdana jagung atau HAMIS BATAR. Ritual ini diawali dengan rapat persiapan yang dilakukan para Fukun atau kepala suku. Setelah melakukan persiapan-persiapan secara baik, maka diutus beberapa orang untuk melakukan HAMATA atau undang secara adat.

“Ritual ini dilakukan selama 3 hari 3 malam, dengan menggunakan tais atau kain adat yang berbeda warna sesuai waktu,” ucapnya.

Dinas Pariwisata akan mendata dan berkoordinasi untuk mendampingi agar even tersebut dapat dikemas dalam even wisata tahunan. “Dinas Pariwisata akan menyusun kalender even dan membantu mempromosikannya,” jawabnya.

Terkait kendala yang dihadapi dinas yaitu pertama kendala utama adalah keterbatasan dana, juga keterbatasan Sumber Daya Manusia atau SDM pengelolah.

“Perlu dibangun koordinasi yang intens yang melibatkan semua pihak, agar warisan budaya yang bernilai tinggi tetap lestari dan berdampak pada geliat ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat,” tandasnya. ***

Artikel Komisi II DPRD Malaka Minta Budaya Tarian “Tebe Bei Mau Sali” Perlu Dilestarikan pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

Dari puluhan masa aksi, beberapa di antara mereka diberi tugas memegang selebaran kertas putih yang bertuliskan “DPR adalah Pencipta Hoax Terbaik”. Sebab DPRD tidak menepati janji untuk  mempertemukan pihak organisasi dengan pihak kepolisian.

Ketua PMKRI, Yasintus Arianto Opat, menyampaikan hal ini dalam orasinya di halaman depan Gedung DPRD Kabupaten Malaka, Jumat (7/3/2025).

Yasintus, menyampaikan tujuan dilaksanakannya aksi demonstrasi ini sebagai bentuk respon terhadap kasus pengeroyokan yang dilakukan beberapa oknum polisi terhadap masyarakat pada 2024 lalu.

“Kasus pengeroyokan itu diduga terjadi pada tanggal 20 Desember. Sehingga pihak organisasi melakukan advokasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan,” kata Yasintus.

Terhadap kasus ini, Yasintus, kemudian mengeluarkan surat tertuju kepada DPRD sebagai wakil rakyat. “Surat itu bertujuan untuk meminta DPRD memfasilitas agar dilakukan RDP dengan pihak kepolisian supaya tahu kejelasan dan penanganan terhadap kasus dimaksud sudah sejauh mana,” jelas Yasintus.

Akan tetapi, Yasintus, kami dari organisasi tidak kunjung mendapat kejelasan terkait RDP tersebut. Sebagai bentuk protes kami melakukan aksi demonstrasi supaya persoalan tersebut bisa terang.

“Kami melakukan aksi supaya ada kejelasan mengenai jadwal RDP dengan pihak kepolisian karena ini adalah aspirasi rakyat yang harus disuarakan melalui gedung rakyat ini,” tegas Yasintus.

Masa aksi kemudian diterima berdialog dengan beberapa pimpinan dan anggota komisi baik komisi satu dua dan tiga.

Dalam ruang dialog antara DPRD dan PMKRI berjalan dengan baik hingga selesai.

Ketua Komisi I,  Vinsen Kehi Lau, menyampaikan apreasi terhadap masa aksi yang tengah berjuang membela keadilan bagi masyarakat.

“Terkait permintaan untuk difasilitasi RDP antara pihak kepolisian dengan adik-adik PMRI akan diupayakan karena kebetulan Komisi I langsung bermitra  dengan kepolisian,” ucap Vinsen.

Sebelum dilakukan RDP, Vinsen, tawarkan solusi alternatif yaitu ingin menyelesaikan kasus yang dimaksud dengan cara kekeluargaan.

“Kita selain menunggu RDP juga bisa berpikir cara lain untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan,” terang Vinsen menawarkan solusi.

Ketua Komisi II, Petrus Nahak Manek, terkait dengan surat masuk dari organisasi PMKRI tidak diketahuinya karena sedang ada tugas luar daerah.

“Walaupun saya tidak ada waktu itu, tapi namanya aspirasi masyarakat wajib hukumnya untuk ditangani. Kan permintannya adik-adik ini yaitu memfasilitas mereka bertemu dengan pihak kepolisian untuk meminta sejauh mana proses penanganannya terhadap kasus tersebut,” kata Petrus.

Terkait pertemuan ini, kata Petrus, tentunya akan diupayakan sampai berhasil yakni terlebih pihaknya melakukan koordinasi dengan pimpinan.

“Kita pasti koordinasi dengan pimpinan untuk memfasilitasi pihak kepolisian bertemu dengan organisasi. Terkait kepastian tanggalnya kapan tinggal disepakati bersama,” paparnya.

Hadir dalam dialog ini antara lain; Ketua Komisi III Meri Kain (Golkar), Egi Atok (Demokrat), Vinsen Kehi Lau  (Gerindra), Petrus Nahak Manek (PKB),  Ans Taolin (Gerindra), Angerius (Nasdem), Rani (Golkar), Adi Bere (Demokrat) dan lainnya.***

Artikel PMKRI Malaka Nilai DPR Pencipta Hoax Terbaik pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.