“Kami telah berkoordinasi dengan KPU untuk mengakses SIPOL agar dapat memperbarui informasi kepartaian dan kepengurusan karena terdapat perubahan struktur. Kami juga telah menerima SK DPD terbaru, dan struktur kepengurusan akan segera dilengkapi hingga tingkat ranting desa. Tahun depan akan memasuki masa tahapan, sehingga persiapan verifikasi partai politik dan penyusunan bakal calon legislatif akan kami lakukan tahun ini,” jelasnya.
Mengenai isu strategis politik, Edy juga menyampaikan harapan terkait pemekaran daerah pemilihan (dapil) dan penambahan jumlah kursi legislatif di Kabupaten Malaka. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut memang menjadi kewenangan KPU, namun Bawaslu juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap prosesnya.
Kegiatan konsolidasi ini berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh keterbukaan. Melalui pertemuan ini, Bawaslu Kabupaten Malaka berharap komunikasi dan koordinasi dengan partai politik terus terjalin secara berkelanjutan guna mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Bawaslu Kabupaten Malaka juga menegaskan bahwa konsolidasi serupa akan terus dilakukan kepada seluruh partai politik dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari penguatan fungsi pencegahan serta pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan menjelang tahapan Pemilu mendatang. (*)
—