Ia mencontohkan praktik di daerah lain, seperti terjadi di negeri Konoha, di mana seluruh keturunan raja mendapat bantuan pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa Kabupaten Malaka akan memiliki mekanisme sendiri yang lebih tertata.
“Di Malaka, kita akan atur dengan baik sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah,” tegasnya.
SBS menambahkan bahwa jika program tersebut belum dapat direalisasikan tahun ini, maka diharapkan bisa mulai dijalankan pada tahun depan yaitu tahun 2027, setelah melalui pembahasan bersama DPRD dan kajian keuangan daerah.
“Kalau mau bantu, kita bantu secara sepantasnya sebagai bentuk penghormatan kepada lembaga adat,” pungkasnya.(*)
