Menurut Petrus, program tersebut merupakan bentuk investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia melalui olahraga, khususnya sepak bola. Karena itu, masyarakat diminta tidak memandang program tersebut sebagai sesuatu yang sepele.

“Program olahraga berprestasi ini jangan dinilai sepele. Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar kepada anak-anak yang memiliki bakat di bidang olahraga. Mereka difasilitasi mulai dari perlengkapan seperti pakaian, sepatu, hingga kebutuhan lainnya. Bahkan tersedia beasiswa pendidikan bagi atlet yang berhasil mengharumkan nama Kabupaten Malaka dengan meraih trofi atau gelar juara,” katanya dirilis suaratribundotcom, Sabtu 1 Agustus 2026.

Ia mengakui bahwa munculnya pro dan kontra terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan demokrasi. Namun, menurutnya, setiap program pemerintah perlu dinilai secara objektif berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Pro dan kontra itu hal yang wajar. Tetapi kalau saya memberikan penilaian secara adil, program ini sangat membantu anak-anak muda yang ingin menyalurkan bakatnya di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk membentuk generasi muda yang berprestasi,” ujarnya.

Artikel Ketua Komisi II DPRD Malaka: Program Olahraga Berprestasi SBS-HMS Berdampak Positif bagi Generasi Muda pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.

“Anggaran pembelanjaan kendaraan dinas ini sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malaka tahun anggaran 2025. Sehingga kita katakan pembelanjaan kendaraan dinas ini sudah sesuai aturan karena sudah ditetapkan,” ucap Petrus, yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Malaka ini kepada wartawan, Rabu (26/3/2025).

Oleh karena itu, Petrus, mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menanggapi isu atau masalah terkait pembelanjaan kendaraan dinas tengah diperdebatkan ini.

“Seolah-olah dalam perdebatan itu menampilkan kalau pembelanjaan kendaraan ini salahnya bupati dan wakil bupati Malaka. Padahal murni tidak ada kesalahan apa – apa karna APBD Malaka tahun 2025 sudah ditetapkan bersama DPRD Malaka dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka,” jelas Petrus.

Pada APBD Malaka tahun 2025, di Bagian Umum Setda Kabupaten Malaka sudah jelas dianggarkan untuk belanja kendaraan dinas operasional atau lapangan sebesar Rp 3,5 Meliar lebih.

“Keliru kalau pos anggaran untuk belanja kendaraan dinas bupati dan wakil bupati Malaka diperuntukan pada kegiatan lain. Pun kalau dikatakan bermasalah bilamana anggaran belanja kendaraan dinas itu melebihi anggaran yang telah ditetapkan tapi inikan tidak,” Petrus menegaskan.

Artikel Ketua Komisi II DPRD Nilai Belanja Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Malaka Sesuai Aturan pertama kali tampil pada SuaraTribun.Com.