Ia juga menekankan pentingnya memastikan kualitas rekomendasi Bawaslu serta kejelasan kewenangan dalam proses tindak lanjut pelanggaran netralitas ASN agar penanganannya berjalan secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, para peserta bersama narasumber mengikuti diskusi untuk memperdalam materi yang telah disampaikan. Diskusi tersebut juga menjadi ruang pertukaran pengalaman dan praktik penanganan pelanggaran di masing-masing kabupaten/kota, sekaligus menghimpun berbagai masukan untuk perbaikan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu ke depan.
Kegiatan ditutup dengan penegasan dan arahan dari Melpy M. Marpaung, S.T., M.H., selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Provinsi NTT.
Bawaslu Kabupaten Malaka mengapresiasi pelaksanaan rapat evaluasi ini sebagai ruang refleksi, diskusi, dan pembelajaran bersama bagi jajaran pengawas pemilu. Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai pengalaman dan catatan evaluasi dapat menjadi bahan perbaikan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, menyempurnakan strategi, serta meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran menuju Pemilu 2029.(*)