SUARATRIBUN.COM, BETUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malaka Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Malaka, Senin (30/3/2026), dan dihadiri unsur pimpinan daerah serta berbagai lembaga terkait.
Rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Malaka yang telah dilaksanakan sebelumnya pada Maret 2026. Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam mekanisme formal pemerintahan daerah untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah selama satu tahun anggaran.
Sejumlah pejabat dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut hadir, di antaranya Wakil Bupati Malaka, pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Polres Malaka, Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua, Kejaksaan Negeri Belu, serta Kodim 1605 Belu.
Turut hadir Sekretaris Daerah bersama pimpinan perangkat daerah se-Kabupaten Malaka, serta instansi vertikal seperti Kantor Pertanahan, Kementerian Agama, BPJS Kesehatan, PLN, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Malaka.
Dari unsur perbankan, hadir pimpinan Bank NTT, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, serta Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu, kegiatan juga diikuti Camat Malaka Tengah, tim pendamping pembangunan daerah, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, tokoh agama, organisasi keagamaan, hingga kalangan akademisi termasuk pimpinan STKIP Sinar Pancasila Betun.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu, menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan momentum penting dalam sistem pemerintahan daerah.
“LKPJ adalah bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD sebagai representasi masyarakat, sekaligus bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran,” ujarnya.
