Angka tersebut memperlihatkan adanya pekerjaan yang belum selesai. Namun, data 610 pada Pilkada 2024 dan 610 data yang masih perlu diselesaikan pada 2026 tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai kelompok orang yang sama tanpa pencocokan dokumen yang memadai. Hal yang dapat ditegaskan ialah bahwa persoalan pemilih tidak dikenal masih menjadi tantangan dalam menjaga akurasi data pemilih di Kabupaten Malaka.
Secara administratif, orang-orang yang masuk dalam kategori pemilih tidak dikenal tercatat sebagai warga atau pemilih di Kabupaten Malaka. Akan tetapi, ketika keberadaan mereka ditelusuri dan dikonfirmasi kepada warga maupun aparat desa setempat, mereka tidak dikenal dan keberadaannya di wilayah tersebut tidak diketahui. Kondisi ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, sebab ketidaktahuan warga atau aparat setempat mengenai keberadaan seseorang belum cukup untuk menyimpulkan bahwa orang tersebut tidak ada atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
Karena itu, penanganannya tidak boleh berhenti pada pencatatan jumlah data yang belum terselesaikan. Setiap data perlu ditelusuri, dicocokkan dengan informasi administrasi kependudukan, dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses ini, sinergi KPU Kabupaten Malaka dengan Bawaslu Kabupaten Malaka serta dukungan pemerintah desa, instansi kependudukan, dan masyarakat menjadi penting sesuai kewenangan masing-masing.
Masyarakat pun dapat mengambil bagian dengan memberikan informasi yang benar dan dapat diverifikasi. Partisipasi ini bukan untuk menghakimi atau memberi label kepada seseorang, melainkan membantu memastikan bahwa data yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan kondisi yang dapat dibuktikan.