Pendidikan pemilih juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Jika kesadaran politik hanya dibangun ketika tahapan pemilu berlangsung, masyarakat berisiko kembali pasif ketika tahapan berakhir. Masa di luar tahapan pemilu seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat literasi demokrasi, membangun komunikasi dengan masyarakat, dan mengevaluasi kebutuhan pendidikan pemilih. Dengan demikian, ketika pemilu berikutnya tiba, masyarakat tidak memulai pemahaman politiknya dari awal.
Merawat Demokrasi dari Malaka
Pengalaman di Kabupaten Malaka memperlihatkan bahwa pekerjaan merawat demokrasi membutuhkan ketelitian pada hal-hal mendasar. Pemutakhiran data pemilih, penyampaian informasi, keterbukaan dalam rekapitulasi, dan pendidikan politik mungkin terlihat sebagai pekerjaan rutin. Namun, dampaknya sangat menentukan kualitas pemilu.
Bagi KPU Kabupaten Malaka, tantangan ke depan bukan hanya memastikan tahapan pemilu terlaksana sesuai jadwal dan ketentuan. Tantangan yang tidak kalah penting ialah menjaga agar pelayanan kepemiluan semakin mudah dijangkau, data pemilih semakin akurat, informasi semakin terbuka, dan masyarakat semakin memahami hak serta tanggung jawab politiknya.
Ada beberapa langkah yang dapat terus diperkuat.
Pertama, memastikan pemutakhiran data pemilih dilakukan secara konsisten, termasuk menyelesaikan penelusuran terhadap 610 data pemilih tidak dikenal yang masih tersisa berdasarkan informasi perkembangan penanganannya.
Kedua, memperkuat koordinasi dengan Bawaslu, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan instansi terkait agar penelusuran data didukung informasi yang relevan dan dapat diverifikasi.
