BETUN, SuaraTribun.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malaka melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) menyiapkan langkah serius untuk sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Plh. Kepala Dinas P2KB3A, Andreas Seran, menegaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi fokus utama program kerja tahun 2026.
Langkah ini diambil karena angka kasus kekerasan di Malaka dinilai masih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat di tingkat desa.
“Berdasarkan data, sepanjang 2025 tercatat 56 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang penanganannya berlanjut hingga 2026. Sementara di awal tahun ini saja sudah muncul lagi 2 kasus baru,” ucap Andreas kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).
Melihat kondisi tersebut, pihak dinas berencana melaporkan situasi ini kepada Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran, guna mendapatkan dukungan dan rekomendasi untuk memperkuat kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan di seluruh wilayah.
“Kita tidak ingin kasus seperti ini terus berulang. Karena itu, kami akan membangun kolaborasi dengan para kepala desa agar sosialisasi pencegahan bisa menjangkau masyarakat sampai ke tingkat paling bawah,” tegasnya.
Menurut Andreas, pelibatan kepala desa sangat penting karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki anak usia dini, baik yang berpendidikan maupun yang tidak. Edukasi dinilai menjadi kunci untuk memutus rantai kekerasan sejak dari lingkungan keluarga.