SUARATRIBUN.COM, BETUN – Tim Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan evaluasi berkala terhadap capaian program, sinkronisasi standar pelayanan minimal (SPM), serta pendampingan Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSUPP) Betun, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 23–24 Oktober 2026, di Aula Kantor Bupati Malaka ini menjadi bagian dari upaya memperkuat mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas RSUPP Betun sebagai rumah sakit yang melayani masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL).
Guru Besar Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., mengapresiasi perkembangan RSUPP Betun, terutama peningkatan jumlah dokter spesialis dari sebelumnya 10 orang menjadi 19 orang.
Menurut Prof. Laksono, keberadaan rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga medis yang memadai. Sebab, gedung dan fasilitas kesehatan saja tidak cukup tanpa dukungan dokter yang mampu memberikan pelayanan kepada pasien.
“Kalau di rumah sakit tidak cukup dokternya, meskipun rumah sakitnya ada, karena orang yang sakit tetap membutuhkan dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis,” ujarnya saat diwawancarai awak media.
Ia menilai, bertambahnya jumlah dokter spesialis menjadi perkembangan positif bagi pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Malaka. Ketersediaan tenaga spesialis diharapkan memungkinkan rumah sakit menangani lebih banyak kebutuhan medis masyarakat tanpa harus selalu merujuk pasien ke luar daerah.
